December 28th, 2016   Berita Terbaru Add New

dscf8658

Mungkid, tribratanewspolresmagelang.com – Sebanyak kurang lebih 100 warga dipimpin Koordinasi lapangan Pujiyanto telah mendatangi Pemerintah Kabupaten Magelang guna Menyampaikan Aspirasi dimuka umum, untuk mendukung rencana berdirinya Pabrik PT Wonnell Sinar Utama di Wilayah Mertoyudan,Magelang. Rabu, 27/12/2016.

Kedatangan massa menggunakan beberapa kendaraan bermotor roda dua , maupun selama penyampaian aspirasi telah mendapatkan pengamanan dari personil Polres Magelang yang terdiri Satu Pleton Dalmas, Personil Polsek Mungkid dan Mertoyudan, di bawah Perwira Pengendali Ajun Komisari Polisi Drs. Margito, Kapolsek Mungkid.

Didepan Kantor Bupati massa berorasi sambil membentangkan poster dengan berbagai macam tuntutanuntuk segera Bupati mengeluarkan Izin pendirian Pabrik tersebut, dalam orasinya Heri telah menyampaikan  bahwa kedatangannya untuk Perwakilan nanti akan berdialog dengan bupati dan jajarannya, menilai kinerja bupati sampai saat ini tidak ada raport yang bagus, tinggal dua tahun pemerintahan Bupati  banyak berstatus masih  pejabat PLt ( jabatannya digantung )

Jangan persulit investor asing ataupun investor lokal yang mau mendirikan perusahaan dan meningkatan perekonomian di Kabupaten Magelang ini, Terima kasih kepada rekan rekan aparat keamanan yang telah mengawal kegiatan kita di sini, kata heri.

Kemudian Pujiyanto alias pethuk dalam orasinya Pemuda sebagai garda terdepan jangan mau di beri uang sekejab tapi setelah menjadi pemimpin lupa dengan kita, kita mencari kesejahteraan selama bukan   pemilihan wakil rakyat dengan mony politic, cari pemimpin yang harus betul betul bertanggung jawab.

Selanjutnya 10 perwakilan massa di terima di ruangan Gemilang oleh  Pelaksana Sekda Agung Trijaya, SH. MH dengan  didampingi Kepala DPU dan ESDM Bapak  Ir. Sutarno, Kasatpol PP Drs. Imam, Plt. Bapeda Drs. Sugiono,

Yanto dalam keterangannya menyampaikan bahwa Tuntutan dalam kegiatan ini yaitu dengan permasalah perizinan pendirian Pabrik  PT. WONEEL SINAR UTAMA yang berlokasi di Dusun Nglerep Desa Deyangan Kecamatan, Mertoyudan, Magelang.

Karena sesuai dengan ketentuan perda dan sebelum mengajukan ijin terlebih dahulu telah mendapat jawaban dengan no : 650/1793/25/2015 tanggal 5 september 2015, yang menerangkan bahwa lokasi tidak bertentangan dengan tata ruang.

Kami bersama warga deyangan Mertoyudan  khususnya pemuda, ingin menanyakan Kepada Bupati, mengapa surat izin di cabut dengan alasan tidak sesuai dengan tata ruang yang mana sebelum pengajuan ijin telah berkoordinasi dengan instansi berwenang termasuk dinas pertanian karena lokasi masuk dalam kawasan pertanian dan telah mendapat rekomendasi untuk pembangunan pabrik, serta pengajuan ke Departemen Pekerjaan Umum mendapatkan surat keteterangan yang menerangkan bahwa lokasi tersebut tidak bertentangan dengan tata ruang dan dalam sidang di PTUN Semarang telah dibahas di persidangan umum dengan hasil bahwa permohonan ijin secara normatif tidak bertentangan dengan perda no 5 th 2011 tentang rencana tata ruang wilayah Kabupaten Magelang tahun 2010-2030.

Sedangkan Bupati Magelang dalam hal ini diwakili oleh Pelaksana Tugas  Sekda Kabupaten Magelang Agung Trijaya, SH. MH dalam tanggapannya mengatakan  Tahun 2009 ada investor dari Korea yg masuk di desa deyangan ingin membangun lokasi pabrik, kemudian ijin tersebut  tidak dilanjutkan karena dengan alasan  sedang ada bencana merapi dll.

Tahun 2012  kemudian mengajukan ijin dan tersandung UU administrasi ijin lokasi dan maksimal 30 Hari Kerja dan lebih dari ketentuan maka ijin disetujui.

Kemudian  dalam sidang di Pengadilan Tata Usaha Negara di semarang, telah di bahas pula masalah tata ruang, dan hakim mempertimbangkan bahwa permohonan kami secara normatif tidak bertentangan dengan Perda No 5 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Magelang 2010 2030 mengingat secara

prosedural maupun subtansi materiil telah dilakukan kajian ilmiah baik secara administrasi maupun tehnis dari instansi yang berwenang.

Bahwa pada Tanggal 31 Mei 2016 Bupati mengeluarkan  SK Pencabutan Bupati nomor : 180.182/374/KEP/59/2016 dan Bupati punya ruang untnk menolak atau cabut dengan dasar Dirjen ATR dan langkah yang kita lakukan sudah sesuai UU yang berlaku.

Penulis : Wahyu Humas Res Magelang.

  • Berita Terkait

  • Leave a Reply



  • Pejabat Teras

  • Sosial Media




  • Artikel Terbaru

  • PETA

  • HUBUNGI KAMI

    POLRES MAGELANG
    Jl. Soekarno Hatta (Jl. Letnan Tukiyat) No. 7
    Kota Mungkid Magelang.
    Polres Magelang.
    No Telepon (0293) 788787
  • STATISTIK PENGUNJUNG

    • 1
    • 493
    • 465
    • 3,446
    • 14,923