INFORMASI PENERBITAN PERIJINAN PENYAMPAIAN PENDAPAT DI MUKA UMUM

1. Dasar :
Undang – Undang No. 9 Th 1998 tentang Kemerdekaan menyampaikan Pendapat di Muka Umum

2. Bentuk Penyampaian pendapat di muka umum

– Unjuk rasa / Demonstrasi
– Pawai
– Rapat Umum
– Mimbar Bebas

3. Penyampaian Pendapat di Muka Umum disampaikan di tempat terbuka dan tidak membawa yang dapat membahayakan keselamatan umum.
Syarat- syarat penyampaian pendapat di muka umum. Di beritahukan kepada Polri yang memuat :

– Maksud dan tujuan
– Lokasi dan route
– Waktu dan lama Pelaksanaan
– Bentuk
– Penanggung jawab / Korlap
– Nama dan alamat organisasi, kelompok dan perorangan.
– Alat peraga yang digunakan
– Jumlah peserta.

4. Pembatalan pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum disampaikan secara tertulis selambat – selambatnya 24 jam sebelum pelaksanaan.
5. Setelah menerima pemberitahuan tentang kegiatan penyamapain pendapat di Muka Umum polri wajib

– Memberikan surat tanda terima pemberitahuan
– Melakukan koordinasi dengan penanggung jawab penyampaian pendapat di Muka Umum
– Melakukan koordinasi dengan pimpinan, instansi / lembaga yang menjadi tujuan penyampaian pendapat
– Mempersiapakan pengamanan tempat lokasi dan route yang dilalui.
– Bertanggung Jawab untuk melindungi para peserta penyampaian pendapat di muka umum
– Bertanggung jawab untuk menyelenggarakan Pengamanan.

6. Sanksi – sanksi yang diperoleh apabila tidak sesuai dengan ketentuan antara lain :

– Dibubarkan bila tidak memenuhi dengan ketentuan
– Perbuatan melanggar hukum di kenakan sanksi hukuman sesuai dengan ketentuan Perundang – undangan yang berlaku.
– Penanggung Jawab melakukan tindak pidana, di pidana sesuai dengan ketentuan Perundang – undangan yang berlaku ditambah sepertiga dari pidana pokok.
– Barang siapa dengan kekerasan / ancaman menghalangi penyampaian pendapat di muka umum di pidana penjara paling lama 1 ( satu ) Tahun.